MEDIARAKYATMERDEKA.COM, LAMPUNG SELATAN – Pengelolaan dana ketahanan pangan Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp140 juta pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Rezeki, Desa Bumi Asri, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi sorotan warga.
Pasalnya, usaha peternakan bebek yang dikelola BUMDes tersebut kini dalam kondisi mangkrak. Mangkraknya usaha tersebut diduga dipicu oleh pengalihan atau peminjaman anggaran oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.
Tim Pelaksana Kerja (TPK) BUMDes Sumber Rezeki, Ponidi, mengungkapkan bahwa usaha peternakan bebek yang ditanganinya telah terhenti total selama empat bulan terakhir karena ketiadaan dana operasional.
“Usaha ternak bebek tahun lalu saya yang pegang. Sudah empat bulan ini mandek karena dananya dipakai oleh desa untuk menimbun lokasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Bumi Asri,” ujar Ponidi saat ditemui awak media.
Terkait jumlah rinci dana yang dipinjam oleh pihak Pemdes, Ponidi mengarahkan agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada jajaran pengurus inti BUMDes.
Penjelasan Pengurus BUMDes
Saat dikonfirmasi terpisah, Ketua BUMDes Sumber Rezeki, Mugi, membenarkan bahwa usaha peternakan bebek saat ini sedang terhenti. Namun, ia beralasan hal itu terjadi karena pihaknya belum mendapatkan pemasok (supplier) bibit bebek yang baru.
Mugi menjelaskan, alokasi modal untuk usaha peternakan bebek berkisar antara Rp60 juta hingga Rp80 juta dan diklaim masih tersimpan di rekening BUMDes pada Bank Lampung. Selain peternakan bebek, BUMDes juga mengalokasikan anggaran Rp50 juta untuk menyewa lahan sawah seluas tiga perempat hektar selama empat tahun.
Mengenai adanya alur dana yang dipakai pihak desa, Mugi membenarkan adanya peminjaman anggaran oleh jajaran Pemerintah Desa Bumi Asri.
“Setahu saya, pemerintah desa memang meminjam uang ke BUMDes sebesar Rp15 juta. Tapi kalau terkait dana pinjaman itu digunakan untuk menimbun lokasi KDMP, saya kurang paham. Lebih jelasnya silahkan konfirmasi ke Kepala Desa,” tutur Mugi.
Sayangnya, saat awak media meminta transparansi atau bukti salinan rekapitulasi saldo di rekening BUMDes, Mugi menolak memberikan bukti dengan alasan privasi. Sementara itu, Bendahara BUMDes, Rizal, sulit ditemui dan tidak merespon saat dihubungi melalui pesan singkat maupun sambungan telepon.
Klarifikasi Kepala Desa Bumi Asri
Kepala Desa Bumi Asri, Marsono, memberikan tanggapan terkait polemik peminjaman dana BUMDes tersebut. Ia membenarkan pihak Pemdes meminjam dana BUMDes sebesar Rp15 juta, namun bantah hal itu menjadi penyebab utama berhentinya usaha peternakan bebek.
Marsono menegaskan bahwa peminjaman dana BUMDes tersebut telah melalui mekanisme musyawarah resmi yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengurus BUMDes.
“Memang benar kami meminjam dana ke BUMDes untuk menimbun lokasi KDMP. Tapi kalau Ponidi bilang tidak berjalannya usaha bebek karena dananya kami pakai, itu tidak benar,” tegas Marsono di kediamannya, Selasa (21/7/2026).
Marsono menjelaskan, langkah peminjaman dana BUMDes terpaksa diambil karena lahan proyek KDMP di desanya berupa kolam yang belum siap untuk dibangun pondasi oleh pihak kontraktor.
“KDMP memang ada anggarannya dan ada kontraktornya, tapi mereka hanya mau menerima lokasi yang sudah siap berdiri pondasi. Karena lokasi kita kolam, maka menjadi tanggung jawab desa untuk melakukan penimbunan terlebih dahulu,” paparnya.
BPD Mengaku Tak Tahu Usaha Sewa Lahan
Sementara itu, Ketua BPD Desa Bumi Asri, Samsudin, membenarkan adanya musyawarah terkait peminjaman dana BUMDes untuk penimbunan lahan lokasi KDMP.
Namun, Samsudin mengaku terkejut dan tidak mengetahui adanya unit usaha baru BUMDes berupa penyewaan lahan sawah sebesar Rp50 juta.
“Terkait peminjaman dana ke BUMDes untuk penimbunan lokasi KDMP memang benar ada musyawarahnya. Tapi kalau soal penyewaan lahan sawah, saya tidak tahu. Setahu saya BUMDes Desa Bumi Asri hanya bergerak di peternakan bebek, yang memang sekarang kondisinya sedang mandek,” kata Samsudin, Rabu (22/7/2026).
( Efan )
