MEDIARAKYATMERDEKA.COM, OGAN ILIR, SUMSEL – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap musim kemarau di Sumatera Selatan menjadi sorotan mantan anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Azmi A Hadi. Ia mendesak Gubernur Sumsel dan para bupati agar mengevaluasi pola penanganan karhutla yang selama ini dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Menurut Azmi, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah membesar. Pemerintah perlu menyusun strategi pencegahan jangka panjang, termasuk mengkaji pemanfaatan lahan rawan kebakaran yang secara hukum dan ekologis memang memungkinkan untuk dikelola secara produktif.
“Setiap musim kemarau, kebakaran terus berulang di sejumlah kabupaten di Sumsel. Kalau api sudah membesar, pemadamannya tidak mudah. Pemerintah harus berani mengambil langkah pencegahan yang lebih mendasar, bukan hanya sibuk memadamkan api setiap tahun,” tegas Azmi.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Sumsel bersama pemerintah kabupaten memetakan lahan rawan karhutla, mengidentifikasi penyebab kebakaran, serta mengevaluasi efektivitas program dan anggaran penanganan yang telah berjalan.
Azmi menilai, upaya pencegahan harus menjadi prioritas agar penanganan karhutla tidak terus-menerus bergantung pada pengerahan personel dan peralatan saat kebakaran terjadi.
Salah satu gagasan yang disampaikannya adalah mengembangkan lahan yang sesuai menjadi kawasan pertanian produktif, seperti persawahan, palawija, atau komoditas lain yang cocok dengan karakteristik wilayah.
Namun, ia menegaskan, langkah tersebut harus melalui kajian teknis, kesesuaian tata ruang, status lahan, serta daya dukung lingkungan. Kawasan konservasi, hutan lindung, dan ekosistem gambut yang harus dilindungi tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan.
“Masukan saya kepada Bapak Gubernur Sumsel dan para bupati, evaluasi anggaran penanganan karhutla yang setiap tahun dikeluarkan. Jika anggarannya mencapai ratusan miliar rupiah, perlu dipikirkan juga bagaimana memperkuat pencegahan jangka panjang, termasuk mengelola lahan yang memang diperbolehkan menjadi lahan produktif,” ujarnya.
Anggaran Besar Harus Diikuti Solusi Nyata
Azmi berpandangan, pemerintah memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk menangani persoalan karhutla, mulai dari anggaran, peralatan, tenaga teknis, hingga kewenangan dalam menentukan kebijakan.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya bergerak ketika kebakaran terjadi, tetapi juga menyiapkan program konkret sebelum musim kemarau tiba.
Menurutnya, masyarakat menjadi salah satu pihak yang paling merasakan dampak karhutla, mulai dari gangguan aktivitas sehari-hari, ancaman kesehatan akibat kabut asap, hingga kerugian ekonomi.
“Yang paling susah itu rakyat. Masyarakat tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi persoalan sebesar ini. Sementara pemerintah punya anggaran, peralatan, tenaga, dan kewenangan. Semua itu harus dimaksimalkan untuk mencari solusi yang benar-benar mampu mengurangi kebakaran setiap tahun,” katanya.
Ia juga mendorong agar program pencegahan melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, masyarakat setempat, serta instansi teknis terkait. Pelibatan masyarakat dinilai penting agar upaya pengendalian karhutla tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga tanpa merusak ekosistem.
Jangan Sekadar Padamkan Api, Benahi Akar Persoalan
Azmi menegaskan, dorongan untuk memperkuat pencegahan bukan berarti mengabaikan pemadaman darurat. Pemadaman tetap harus dilakukan secara cepat untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan aset warga.
Namun, menurutnya, langkah darurat harus berjalan beriringan dengan kebijakan pencegahan yang terukur dan berkelanjutan.
Ia meminta pemerintah menyusun pemetaan wilayah rawan kebakaran, memperkuat pengawasan, menelusuri penyebab kebakaran, serta mengkaji tata kelola lahan berdasarkan ketentuan hukum dan kondisi ekologis masing-masing wilayah.
“Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api ketika kebakaran terjadi. Pikirkan juga bagaimana mengatasi kondisi yang membuat kebakaran terus berulang. Kerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk membangun solusi jangka panjang, tentu dengan tetap menjaga lingkungan dan mematuhi aturan,” pungkasnya.
Masukan tersebut menegaskan pentingnya perubahan pendekatan dalam penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Selain kesiapsiagaan dan pemadaman, pemerintah perlu memperkuat pencegahan, pengawasan tata kelola lahan, perlindungan ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat.
Dengan evaluasi kebijakan dan program yang terukur, penanganan karhutla diharapkan tidak hanya berorientasi pada penanggulangan saat bencana terjadi, tetapi juga mampu menekan risiko kebakaran berulang setiap musim kemarau.
Red
